Budaya Lokal Madura, Modernisasi Pendidikan, dan Industrialisasi Pasca-Suramadu

oleh : Nilam Ramadhani
Staff Pengajar di UNIRA Pamekasan Madura

Sejak Jembatan Suramadu diresmikan pembangunannya (kala itu) oleh Presiden Megawati pada 20 Agustus 2003; hal tersebut menjadi isu sentral yang paling banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan di Madura. Meski konsep menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa sudah terpikirkan kala kepemimpinan Presiden Soekarno, namun realisasinya baru terjadi beberapa dekade setelahnya. Para tokoh Madura dan semua elemennya bersama-sama memikirkan dampak yang akan terjadi setelah rampungnya jembatan ini, dan mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang mungkin akan muncul kelak.
Jembatan Suramadu diharapkan dapat “menjembatani” percepatan pembangunan yang ada di Pulau Madura dalam segala bidang. Karena kesan selama ini Pulau Garam adalah pulau yang lamban membangun, monoton, dan terisolir. Harapan akan adanya jembatan Suramadu adalah, menjadikan mobilitas yang tinggi dalam semua sektor pembangunan, termasuk industrialisasi, sosial ekonomi, dan pendidikan. Kekhawatiran akan dampak yang “diluar jalur” terhadap masyarakat Madura yang berbudaya dan agamis itulah yang paling banyak menyedot perhatian dan konsentrasi oleh para tokoh di Madura.
Banyak persiapan yang telah dilakukan oleh semua badan/institusi, serta elemen-elemen masyarakat dalam rangka menyambut datangnya “modernisasi” pasca pembangunan jembatan Suramadu ini. Termasuk dilakukannya pembenahan yang sifatnya sistematis dan teknis. Pembenahan sistem dan teknis itu dilakukan, karena sebelumnya mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada, tanpa harus mengikis habis budaya lokal, dan tetap menjaga keorisinilannya. Sebab hal itu sudah menjadi ciri khas dari masyarakat Madura. Untuk itu, diperlukan konsep yang betul-betul matang dan teruji dalam mewujudkan sinergi pada semua sektor sasaran. Salah satu sasaran yang penting adalah sektor pendidikan formal.
Dalam dunia pendidikan, jembatan Suramadu seolah menjadi magnet dan tolak ukur semua lembaga pendidikan untuk betul-betul melakukan perubahan, terutama masalah peningkatan mutu pendidikan. Kesiapan itulah yang sedang ditata oleh sejumlah institusi yang ingin betul-betul meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Madura. Salah satu upaya yang dilakukan adalah, bagaimana menyambut modernisasi pendidikan dan membuatnya bisa berdampingan seiring sejalan dengan budaya lokal madura. Upaya “mengawinkan” dua hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, karena betul-betul membutuhkan proses yang lama dan panjang. Apalagi keduanya merupakan unsur yang berbeda. Alasan akan hal itu terkait dengan faktor historis masyarakat madura yang kebanyakan masih “baru” untuk masuk ke dalam modernisasi pendidikan itu sendiri.
Apalagi di era informasi seperti saat ini, dimana segala kemudahan akan terpenuhi dengan adanya teknologi. Peran teknologi akan menjadi sangat sentral bagi masyakat madura, ketika masyarakat madura sendiri sudah menguasai berbagai teknologi itu. Image/citra “kurang mengenakkan” yang diberikan kepada masyarakat madura akan hilang dengan sendirinya jika SDM lokal betul-betul sudah siap menerima “modernisasi” di segala bidang ini. Untuk itu, diharapkan semua masyarakat memiliki pola pikir yang modern dan dinamis, tanpa harus mengesampingkan kultur agamis yang sudah melekat. Dengan demikian, lembaga pendidikan (salah satunya) merupakan pihak yang harus bekerja keras untuk “memperkenalkan” Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tersebut dalam ruang lingkup pendidikan formal pada semua tingkatan.
“Pembekalan” itu memang mutlak harus dilakukan, dan salah satu cara adalah dengan menomorsatukan bidang pendidikan formal. Lembaga pendidikan (sekolah) harus berani menerapkan program-program kerja yang terbalut dalam kurikulum yang sifatnya “terobosan”. Upaya peningkatan pola pikir melalui pendidikan kadang harus diambil, mengingat adanya urgensi terhadap tuntutan perkembangan IPTEK di segala bidang pasca pembangunan jembatan Suramadu ini. Maka perihal pemerataan tingkat intelektualitas anak didik yang notabene adalah calon pelaksana amanat di daerah lokal madura, sanggup untuk membuat kemajuan dan kesejahteraan yang signifikan di pulau Madura kelak. Hal ini perlu didukung oleh tersedianya segala sarana dan prasarana di sekolah yang menyangkut pengenalan dan pengembangan IPTEK. Sehingga sekolah merupakan tempat dimulainya realisasi proses inisiatif, imajinatif, dan kreatif, dari peserta didiknya (murid). Dorongan semacam ini perlu dilakukan, mengingat citra sekolah saat ini hanya sebatas memberi pengetahuan yang sifatnya mendikte, dan cenderung membatasi ruang gerak untuk pencapaian proses kreatif para muridnya.
Mengingat pentingnya pendidikan itu, diharapkan lembaga pendidikan lebih membuka jalan dan memberi kemudahan kepada masyarakat, khususnya kalangan bawah untuk juga dapat menikmati pendidikan formal disekolah. Suksesnya program Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun tidak lepas dari peran dan kebijakan lembaga pendidikan sebagai penyelenggara keilmuan. Pendidikan (formal,nonformal, dan informal) merupakan sebuah barometer utama dari perkembangan masyarakat yang dinamis. Jangan sampai tuntutan akan modernisasi di Madura tidak dapat ter-cover dari segi implementasi keilmuan, sehingga tidak memberikan nilai lebih akan budaya madura yang agamis. Kepada masyarakat juga diharapkan untuk terus selalu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan IPTEK saat ini, tentunya dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan agama serta kultur yang humanis.
Memang untuk memperkenalkan atau bahkan menciptakan sebuah teknologi yang efektif dan efisien tidaklah mudah. Perlu adanya riset/penelitian yang panjang, serta dana atau biaya yang tidak sedikit. Namun jika kita berorientasi kepada hasil, manfaat dari teknologi tampaknya sudah sangat cukup membayar semua proses panjang penelitian dan biaya yang besar tadi. Secara otomatis, dampak pesatnya industrialisasi terhadap permintaan tenaga kerja yang ada di pulau Madura pasca pembangunan jembatan Suramadu, akan menyerap orang-orang dari daerah lokal, yang sebelumnya sudah terbekali dengan pengalaman dan keilmuan yang profesional di bidangnya masing-masing. Hal ini tentunya akan memutus rantai ketergantungan kita dengan “dunia luar” dalam hal ketersediaan tenaga kerja. Maka, langkah itu setidaknya dapat mengurangi atau bahkan tidak akan menyuburkan lagi proses urbanisasi oleh masyarakat madura yang merantau ke luar, karena alasan ketidaksediaan lapangan pekerjaan tadi.
Terlepas dari semua persiapan diatas, perlu dipertimbangkan juga sikap konservatisme yang proporsional dan realistis. Menurut teori yang dipaparkan oleh Prof. Dr. S. Nasution, M.A., dalam bukunya, Asas-Asas Kurikulum, terbitan CV JEMMARS Bandung, 1980, disebutkan, karena sifat konservatif, maka orang berhati-hati menerima pembaruan-pembaruan yang belum diuji dan dicobakan terlebih dahulu dengan hasil memuaskan. Pembaruan yang tergesa-gesa dicegah dengan adanya sifat konservatisme ini sebagai faktor pengontrol. Hanya saja sifat ini jangan terlalu berkuasa, sehingga pintu sekolah tertutup rapi untuk segala sesuatu yang berbau pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, dinamika yang terjadi di Pulau Madura saat ini dan kelak, jangan dihambat dengan sikap yang terlalu berhati-hati (kolot) tanpa adanya sebuah studi pembanding sebagai media penengahnya.
Jika semua lini menjalankan tugasnya dengan baik, ekspektasinya adalah “perkawinan” antara budaya lokal madura dengan pesatnya modernisasi pendidikan dan industrialisasi yang merupakan sebuah tuntutan, akan melahirkan beberapa solusi yang dapat membuat Pulau Madura “melangkah” menuju arah yang lebih baik nantinya. Hal ini merupakan amanat yang harus ditunaikan agar menjadi warisan kepada anak cucu kelak. Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah : Sudah siapkah SDM di Madura menerima tantangan ini kedepannya?

Posting yang Berkaitan